Wonderful Indonesia
MENGATUR BANYAK HAL TENTANG ANGGOTA KORPRI
Sudah Lebih dari 2 Tahun, RPP ASN Harus Segera Ditetapkan
Jumat, 23 Desember 2016 - 16:53 WIB > Dibaca 1558 kali Print | Komentar
Sudah Lebih dari 2 Tahun, RPP ASN Harus Segera Ditetapkan
Yulina Setiawati
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ketua Departemen Organisasi dan Kelembagaan Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) Yulina Setiawati menyatakan, pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah sangat ditunggu-tunggu oleh 4,5 juta anggota Korpri yang juga para aparatur sipil negara. Sebab, ia menilai, peraturan tersebut akan mengatur banyak hal tentang anggota Korpri, yang belum pernah ada.

"Banyak hal yang bisa diperjuangkan Korpri untuk meningkatkan profesionalisme, kesejahteraan kemudian untuk melakukan perlindungan hukum. Tiga hal mendasar itu sangat diharapkan," kata Yulina usai Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RPP) ASN di Jakarta, Rabu (21/12/2016).

Ia menambahkan, kebutuhan akan PP ASN terbilang mendesak karena berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, setiap RPP pelaksanaan harus ditetapkan paling lambat 2 tahun.

"Nah, ini kan sudah lebih dari 2 tahun. Makanya urgent sekali untuk segera ditetapkan," ujarnya.

Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu menuturkan, berdasarkan hasil rapat dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), DPKN akan menindaklanjuti berbagai masukan yang diberikan.

"Kami akan menindaklanjuti dari hasil rapat tadi. RPP yang sudah disiapkan oleh DPKN ini akan kami formulakan kembali sesuai dengan hasil rapat, meskipun sebetulnya tidak banyak hal mendasar yang akan diubah," ujarnya.

Yulina menambahkan, banyak poin dari hasil rapat yang hanya memperhalus atau lebih memperkuat konten RPP tersebut. Seperti pada pelaksanaan Pasal 126 UU ASN yang mengatur tentang wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia.

Ternyata masih terjadi perdebatan tentang organisasi Korpri sebagai bagian dari kedinasan atau menjadi organisasi independen. Hal ini berkaitan nantinya apabila kedudukan Korpri betul-betul menjadi bagian dari organisasi pemerintah, maka ia berhak menjadi kuasa pengguna anggaran (KPA).

Dengan menjadi jelas kedudukan hukum organisasi Korpri, maka pihak Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara tak ragu lagi mengeluarkan anggaran berbagai kegiatan Korpri.

Menyikapi perbedaan tersebut, Ketua IV Dewan Pengurus Nasional Korpri Dr Rildo Ananda Anwar, SH, MH meminta agar dibentuk tim kecil untuk menyatukan berbagai poin perbedaan.

Rildo menyayangkan pembahasan RPP yang menjadi berlarut-larut padahal sudah sangat lama dibahas. Tim kecil itu menjadi hal penting untuk mencari titik temu dari berbagai perbedaan dan mengerucut pada kepentingan bersama.

"Tim kecil ini terdiri dari para pengambil keputusan untuk menyatukan berbagai perbedaan yang krusial. Hasilnya kemudian untuk dibawa ke Sekretariat Negara sebagai masukan tambahan RPP ASN," kata Rildo menyarankan. (*)
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
RUMOR TRANSFER PEMAIN
Pep Tak Menampik Klub Eropa Akan Tebus Klausul Messi
Selasa, 22 Agustus 2017 - 20:00 wib
SEA GAMES 2017
Bendera Indonesia Terbalik di Koran Malaysia, Masyarakat Geger
Selasa, 22 Agustus 2017 - 19:51 wib
TERKAIT TAKSI ONLINE
MA Tolak Gugatan Kemenhub, YLKI Sarankan Uji Publik
Selasa, 22 Agustus 2017 - 19:47 wib
SERANGAN MOBIL VAN
Teror Barcelona, Pelaku Terakhir Dieksekusi Polisi
Selasa, 22 Agustus 2017 - 19:42 wib
SEBAGAIMANA SAMBUTAN UNTUK TAMU NEGARA
DPR Gelar Karpet Merah untuk Delegasi Partai Komunis Vietnam
Selasa, 22 Agustus 2017 - 19:35 wib
SUDAH DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA
KPK OTT Panitera dan Empat Pihak Lain di PN Jaksel, Begini Kronologinya
Selasa, 22 Agustus 2017 - 19:21 wib
HORMATI AZAS YANG DIPUTUSKAN
Menhub Pelajari Aturan Angkutan Berbasis Online yang Dianulir MA
Selasa, 22 Agustus 2017 - 19:17 wib
TURUT DIAMANKAN PENYIDIK
Paspor Korban First Travel Segera Dikembalikan Polisi
Selasa, 22 Agustus 2017 - 19:14 wib
MILIKI SEBUAH RESTORAN
Aset Bos First Travel Juga Ada di Inggris, Nilainya Masih Ditelusuri
Selasa, 22 Agustus 2017 - 19:10 wib
PASCA-OTT PN JAKSEL
Panitera Pengganti dan Pengacara Resmi Jadi Tersangka KPK
Selasa, 22 Agustus 2017 - 19:08 wib
Cari Berita
Pesona Indonesia Terbaru
Buka Kongres Diaspora, Wapres JK Ajak Peserta dan Menteri Wisata ke Malino
Sport Tourism Indonesia Go Internasional Lewat Turnamen Golf PGM Championship 2017
Yuk ke Lampung Krakatau Festival 2017, Ini Agenda Lengkapnya !
Create Ratusan Paket Murah, Industri Batam Bidik 10 Ribu Wisman Hingga November 2017
Setelah AP II, Giliran AP I Berikan Insentif Landing Fee ke Maskapai
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us