MENGATUR BANYAK HAL TENTANG ANGGOTA KORPRI
Sudah Lebih dari 2 Tahun, RPP ASN Harus Segera Ditetapkan
Jumat, 23 Desember 2016 - 16:53 WIB > Dibaca 1287 kali Print | Komentar
Sudah Lebih dari 2 Tahun, RPP ASN Harus Segera Ditetapkan
Yulina Setiawati
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ketua Departemen Organisasi dan Kelembagaan Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) Yulina Setiawati menyatakan, pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah sangat ditunggu-tunggu oleh 4,5 juta anggota Korpri yang juga para aparatur sipil negara. Sebab, ia menilai, peraturan tersebut akan mengatur banyak hal tentang anggota Korpri, yang belum pernah ada.

"Banyak hal yang bisa diperjuangkan Korpri untuk meningkatkan profesionalisme, kesejahteraan kemudian untuk melakukan perlindungan hukum. Tiga hal mendasar itu sangat diharapkan," kata Yulina usai Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RPP) ASN di Jakarta, Rabu (21/12/2016).

Ia menambahkan, kebutuhan akan PP ASN terbilang mendesak karena berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, setiap RPP pelaksanaan harus ditetapkan paling lambat 2 tahun.

"Nah, ini kan sudah lebih dari 2 tahun. Makanya urgent sekali untuk segera ditetapkan," ujarnya.

Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu menuturkan, berdasarkan hasil rapat dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), DPKN akan menindaklanjuti berbagai masukan yang diberikan.

"Kami akan menindaklanjuti dari hasil rapat tadi. RPP yang sudah disiapkan oleh DPKN ini akan kami formulakan kembali sesuai dengan hasil rapat, meskipun sebetulnya tidak banyak hal mendasar yang akan diubah," ujarnya.

Yulina menambahkan, banyak poin dari hasil rapat yang hanya memperhalus atau lebih memperkuat konten RPP tersebut. Seperti pada pelaksanaan Pasal 126 UU ASN yang mengatur tentang wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia.

Ternyata masih terjadi perdebatan tentang organisasi Korpri sebagai bagian dari kedinasan atau menjadi organisasi independen. Hal ini berkaitan nantinya apabila kedudukan Korpri betul-betul menjadi bagian dari organisasi pemerintah, maka ia berhak menjadi kuasa pengguna anggaran (KPA).

Dengan menjadi jelas kedudukan hukum organisasi Korpri, maka pihak Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara tak ragu lagi mengeluarkan anggaran berbagai kegiatan Korpri.

Menyikapi perbedaan tersebut, Ketua IV Dewan Pengurus Nasional Korpri Dr Rildo Ananda Anwar, SH, MH meminta agar dibentuk tim kecil untuk menyatukan berbagai poin perbedaan.

Rildo menyayangkan pembahasan RPP yang menjadi berlarut-larut padahal sudah sangat lama dibahas. Tim kecil itu menjadi hal penting untuk mencari titik temu dari berbagai perbedaan dan mengerucut pada kepentingan bersama.

"Tim kecil ini terdiri dari para pengambil keputusan untuk menyatukan berbagai perbedaan yang krusial. Hasilnya kemudian untuk dibawa ke Sekretariat Negara sebagai masukan tambahan RPP ASN," kata Rildo menyarankan. (*)
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
AKIBAT MELAWAN PETUGAS
Densus 88 Tembak Mati Teroris di Cilegon, Ternyata Perannya...
Kamis, 23 Maret 2017 - 18:42 wib
ENGLISH PREMIER LEAGUE
Wenger Pergi, Arsenal Kehilangan Identitas
Kamis, 23 Maret 2017 - 18:37 wib
WARGA SALING MENOLONG USAI KEJADIAN
Saksi Teror London: Orang-orang Terbang di Udara setelah Ditabrak
Kamis, 23 Maret 2017 - 18:32 wib
MELAWAN SAAT PENANGKAPAN
Dua Bandar Narkoba Ditembak Mati Bareskrim dan Polda Sumut
Kamis, 23 Maret 2017 - 18:25 wib
KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK
Terkait Kasus Sandiaga, Polisi Sebut Masyarakat Boleh Saling Lapor
Kamis, 23 Maret 2017 - 18:18 wib
TERKAIT BANTAHAN DARI MIRYAM
Kubu Terdakwa E-KTP Minta Saksi Dikonfrontir soal Penerimaan Uang
Kamis, 23 Maret 2017 - 18:06 wib
RUU MASIH DALAM PEMBAHASAN
Saran Fadli Zon Terkait Masa Jabatan Anggota KPU dan Bawaslu saat Ini
Kamis, 23 Maret 2017 - 18:02 wib
PILGUB DKI 2017
Bantah Gelar Kampanye, Ahok Sebut Jenguk Timses
Kamis, 23 Maret 2017 - 17:57 wib
JELANG PUTARAN KEDUA
Tito Bandingkan Polisi Belanda dan Indonesia Terkait Pilgub DKI
Kamis, 23 Maret 2017 - 17:52 wib
TERKAIT NAMANYA YANG DISEBUT DI PERSIDANGAN
Fahri Hamzah Sebut KPK Langgar UU Pajak
Kamis, 23 Maret 2017 - 17:48 wib
Cari Berita
Pesona Indonesia Terbaru
Riau Menyapa Dunia, Suguhkan 57 Iven Pariwisata

Sabtu, 18 Maret 2017 - 11:39 WIB

Gubri dan  Komunitas Pariwisata Kunjungi Situs sejarah Pekanbaru
 Kepincut  Bali, Suka Santai di Tepi Pantai

Kamis, 09 Maret 2017 - 11:18 WIB

Naik Gajah  di Buluhcina

Minggu, 05 Maret 2017 - 14:20 WIB

Ratusan Komunitas Pecinta Wisata Riuhkan Subayang

Senin, 27 Februari 2017 - 10:16 WIB

sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us