Wonderful Indonesia
Saat Jaksa Menanggapi Eksepsi Dahlan
Putusan MK Hanya Dikutip Sepotong
Rabu, 21 Desember 2016 - 11:57 WIB > Dibaca 697 kali Print | Komentar
Putusan MK Hanya Dikutip Sepotong
CIUM BOCAH: Dahlan Iskan mencium bocah 6 tahun Ihsan Rizki dari TK Permata Kasih Sidokebo, Sidoarjo sesudah menghadiri sidang ke-4 di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (20/12/2016). Ihsan sangat terkesima dengan film Sepatu Dahlan sehingga ingin bertemu Dahlan Iskan secara langsung.
SIDOARJO (RIAUPOS.CO) - Jaksa penuntut umum (JPU) yang mena­ngani kasus Dahlan Iskan berupaya dengan berbagai cara untuk menguatkan dakwaannya yang tidak cermat. Upaya itu kemarin (20/12) terungkap dalam jawaban JPU atas eksepsi Dahlan dan kuasa hukumnya. Tapi, jawaban jaksa justru membingungkan dan bertentangan dengan dakwaan.

Sidang penyampaian jawaban atas eksepsi itu digelar sekitar pukul 10.00 di Pengadilan Tipikor Surabaya. Sejak awal, JPU meminta hakim tidak mengindahkan eksepsi Dahlan dan kuasa hukumnya. Untuk menyakinkan hakim, mereka menyampaikan aturan-aturan limitatif sebuah eksepsi. Sedikit-sedikit jaksa menyebut keberatan Dahlan dan kuasa hukumnya sudah masuk materi pokok perkara.

”Sebagian besar keberatan yang diajukan terdakwa dan penasihat hukum sudah masuk pokok materi yang tak masuk wilayah eksepsi,” ujar jaksa Trimo. Hal yang sama diungkapkan ketika menanggapi nota keberatan Dahlan.

Terhadap eksepsi pribadi Dahlan itu, Trimo tak memerinci mana saja yang dianggap masuk pokok perkara. Dia hanya menyebut eksepsi Dahlan bukan alasan keberatan yang sah menurut KUHP.

Dalam tanggapannya, jaksa lebih menitikberatkan definisi kerugian negara. Tanggapan itu menjawab keberatan pihak Dahlan atas dakwaan yang menyebut aset PT Panca Wira Usaha Jawa Timur sebagai barang daerah. Kuasa hukum Dahlan memang berkeberatan dengan dakwaan yang menyatakan bahwa aset di Kediri dan Tulungagung merupakan harta kekayaan negara.

Kuasa hukum Dahlan meng­anggap aset PT PWU sebagai kekayaan perseroan sesuai peraturan daerah (perda) tentang pendirian. Karena aset perseroan, jika terjadi perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, tidak bisa dikualifikasikan sebagai pidana korupsi.
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
MESKI SANGAT TERPUKUL
Keluarga Habib Rizieq Tahu Risiko Perjuangan
Selasa, 30 Mei 2017 - 16:06 wib
KASUS CHAT PORNOGRAFI
Tim Pembela Ulama Dibentuk demi Ungkap Kebenaran
Selasa, 30 Mei 2017 - 16:02 wib
OPERASI MILITER MASIH TERJADI
16 WNI di Marawi Sulit Dievakuasi
Selasa, 30 Mei 2017 - 15:57 wib
KASUS CHAT PORNOGRAFI
Penetapan Tersangka Rizieq Bakal Picu Reaksi Umat Islam
Selasa, 30 Mei 2017 - 15:53 wib
TANPA TUNGGU PERMOHONANAN BANDING JPU
Mendagri: Pemberhentian Ahok Sudah Final
Selasa, 30 Mei 2017 - 15:49 wib
JANJIKAN UPAH PER JAM
Ramadan, Warga Saudi Cari PRT via Googling
Selasa, 30 Mei 2017 - 14:53 wib

Pemprov Pastikan Pasir Rupat Utara Terjaga
Selasa, 30 Mei 2017 - 13:58 wib
NASIONAL
Tahun Ajaran Baru, 74 Ribu Sekolah Terapkan K-13
Selasa, 30 Mei 2017 - 13:56 wib
Upaya Tim Pentashih Menjaga Alquran dari Kesalahan Tulis
Baca Berulang-ulang, Kadang Masih Ada Kesalahan
Selasa, 30 Mei 2017 - 13:53 wib
Dr Junaidi Wakil Rektor I Unilak
Imsak Media Sosial
Selasa, 30 Mei 2017 - 13:49 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Tahun Ajaran Baru, 74 Ribu Sekolah Terapkan K-13

Selasa, 30 Mei 2017 - 13:56 WIB

Gunakan TNI Atasi Terorisme

Selasa, 30 Mei 2017 - 13:35 WIB

Setor Uang, tapi Tidak Dapat Proyek

Selasa, 30 Mei 2017 - 13:33 WIB

Kampanyekan Bayar Zakat, Ketua MPR Kunjungi Baznas
CCTV Pelabuhan Harus Terintegrasi dengan Posko Dirjen Perhubungan Laut
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us