Wonderful Indonesia
Saat Jaksa Menanggapi Eksepsi Dahlan
Putusan MK Hanya Dikutip Sepotong
Rabu, 21 Desember 2016 - 11:57 WIB > Dibaca 1033 kali Print | Komentar
Putusan MK Hanya Dikutip Sepotong
CIUM BOCAH: Dahlan Iskan mencium bocah 6 tahun Ihsan Rizki dari TK Permata Kasih Sidokebo, Sidoarjo sesudah menghadiri sidang ke-4 di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (20/12/2016). Ihsan sangat terkesima dengan film Sepatu Dahlan sehingga ingin bertemu Dahlan Iskan secara langsung.
SIDOARJO (RIAUPOS.CO) - Jaksa penuntut umum (JPU) yang mena­ngani kasus Dahlan Iskan berupaya dengan berbagai cara untuk menguatkan dakwaannya yang tidak cermat. Upaya itu kemarin (20/12) terungkap dalam jawaban JPU atas eksepsi Dahlan dan kuasa hukumnya. Tapi, jawaban jaksa justru membingungkan dan bertentangan dengan dakwaan.

Sidang penyampaian jawaban atas eksepsi itu digelar sekitar pukul 10.00 di Pengadilan Tipikor Surabaya. Sejak awal, JPU meminta hakim tidak mengindahkan eksepsi Dahlan dan kuasa hukumnya. Untuk menyakinkan hakim, mereka menyampaikan aturan-aturan limitatif sebuah eksepsi. Sedikit-sedikit jaksa menyebut keberatan Dahlan dan kuasa hukumnya sudah masuk materi pokok perkara.

”Sebagian besar keberatan yang diajukan terdakwa dan penasihat hukum sudah masuk pokok materi yang tak masuk wilayah eksepsi,” ujar jaksa Trimo. Hal yang sama diungkapkan ketika menanggapi nota keberatan Dahlan.

Terhadap eksepsi pribadi Dahlan itu, Trimo tak memerinci mana saja yang dianggap masuk pokok perkara. Dia hanya menyebut eksepsi Dahlan bukan alasan keberatan yang sah menurut KUHP.

Dalam tanggapannya, jaksa lebih menitikberatkan definisi kerugian negara. Tanggapan itu menjawab keberatan pihak Dahlan atas dakwaan yang menyebut aset PT Panca Wira Usaha Jawa Timur sebagai barang daerah. Kuasa hukum Dahlan memang berkeberatan dengan dakwaan yang menyatakan bahwa aset di Kediri dan Tulungagung merupakan harta kekayaan negara.

Kuasa hukum Dahlan meng­anggap aset PT PWU sebagai kekayaan perseroan sesuai peraturan daerah (perda) tentang pendirian. Karena aset perseroan, jika terjadi perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, tidak bisa dikualifikasikan sebagai pidana korupsi.
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
SIDANG LANJUTAN KASUS E-KTP
Nazaruddin Benarkan Ancaman Gamawan Fauzi kepada Andi Narogong
Senin, 20 November 2017 - 20:45 wib
TERKAIT KASUS E-KTP
Lawan KPK, Setya Novanto Gandeng Otto Hasibuan
Senin, 20 November 2017 - 20:30 wib
BERSAKSI UNTUK TERDAKWA ANDI NAROGONG
Nazaruddin Yakin Ganjar Terima Uang Proyek e-KTP
Senin, 20 November 2017 - 20:20 wib
RESMI DITAHAN KPK
Golkar Tarik Setya Novanto dari Kursi Ketua DPR di Rapat Pleno
Senin, 20 November 2017 - 20:10 wib
AKUI KETERLIBATAN DALAM PROYEK E-KTP
Bersiaplah! Jika Setnov "Bernyanyi", Jagat Politik Nasional Berguncang
Senin, 20 November 2017 - 20:00 wib
SEBELUM DITAHAN KPK
Bicara dengan Idrus, Setya Novanto Siap Lepaskan Semua Jabatan
Senin, 20 November 2017 - 19:40 wib
BERSAKSI UNTUK TERDAKWA ANDI NAROGONG
Begini Jawaban Nazaruddin saat Ditanya soal Pembagian Uang Korupsi e-KTP
Senin, 20 November 2017 - 19:30 wib
RESMI DITAHAN KPK
Tiga Pimpinan Parpol yang Jadi Pesakitan Sebelum Setya Novanto
Senin, 20 November 2017 - 19:20 wib
TERKAIT KASUS E-KTP
Ternyata, Ini Alasan KPK Berani Jebloskan Setnov ke Tahanan
Senin, 20 November 2017 - 19:10 wib
HILMAN LUPA KECEPATAN MOBIL
Polisi Minta Keterangan Toyota untuk Usut Kecelakaan Setya Novanto
Senin, 20 November 2017 - 19:00 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Polisi Minta Keterangan Toyota untuk Usut Kecelakaan Setya Novanto
Bebaskan Sandera KKB, TNI-Polri Tuai Pujian Jokowi

Senin, 20 November 2017 - 17:30 WIB

Soal Perlindungan, Jokowi Minta Setnov Jalani Proses Hukum
Kata Kalpolri, Syarat untuk Kuasai Dunia Bukan Militer, melainkan...
Sempat Ingin Menghadap Presiden

Senin, 20 November 2017 - 11:59 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us