Wonderful Indonesia
Saat Jaksa Menanggapi Eksepsi Dahlan
Putusan MK Hanya Dikutip Sepotong
Rabu, 21 Desember 2016 - 11:57 WIB > Dibaca 802 kali Print | Komentar
Putusan MK Hanya Dikutip Sepotong
CIUM BOCAH: Dahlan Iskan mencium bocah 6 tahun Ihsan Rizki dari TK Permata Kasih Sidokebo, Sidoarjo sesudah menghadiri sidang ke-4 di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (20/12/2016). Ihsan sangat terkesima dengan film Sepatu Dahlan sehingga ingin bertemu Dahlan Iskan secara langsung.
SIDOARJO (RIAUPOS.CO) - Jaksa penuntut umum (JPU) yang mena­ngani kasus Dahlan Iskan berupaya dengan berbagai cara untuk menguatkan dakwaannya yang tidak cermat. Upaya itu kemarin (20/12) terungkap dalam jawaban JPU atas eksepsi Dahlan dan kuasa hukumnya. Tapi, jawaban jaksa justru membingungkan dan bertentangan dengan dakwaan.

Sidang penyampaian jawaban atas eksepsi itu digelar sekitar pukul 10.00 di Pengadilan Tipikor Surabaya. Sejak awal, JPU meminta hakim tidak mengindahkan eksepsi Dahlan dan kuasa hukumnya. Untuk menyakinkan hakim, mereka menyampaikan aturan-aturan limitatif sebuah eksepsi. Sedikit-sedikit jaksa menyebut keberatan Dahlan dan kuasa hukumnya sudah masuk materi pokok perkara.

”Sebagian besar keberatan yang diajukan terdakwa dan penasihat hukum sudah masuk pokok materi yang tak masuk wilayah eksepsi,” ujar jaksa Trimo. Hal yang sama diungkapkan ketika menanggapi nota keberatan Dahlan.

Terhadap eksepsi pribadi Dahlan itu, Trimo tak memerinci mana saja yang dianggap masuk pokok perkara. Dia hanya menyebut eksepsi Dahlan bukan alasan keberatan yang sah menurut KUHP.

Dalam tanggapannya, jaksa lebih menitikberatkan definisi kerugian negara. Tanggapan itu menjawab keberatan pihak Dahlan atas dakwaan yang menyebut aset PT Panca Wira Usaha Jawa Timur sebagai barang daerah. Kuasa hukum Dahlan memang berkeberatan dengan dakwaan yang menyatakan bahwa aset di Kediri dan Tulungagung merupakan harta kekayaan negara.

Kuasa hukum Dahlan meng­anggap aset PT PWU sebagai kekayaan perseroan sesuai peraturan daerah (perda) tentang pendirian. Karena aset perseroan, jika terjadi perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, tidak bisa dikualifikasikan sebagai pidana korupsi.
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
BAHAS KORUPSI LINTAS NEGARA
Lembaga Antikorupsi Malaysia Perkuat Kerja Sama dengan KPK
Rabu, 26 Juli 2017 - 21:00 wib
TERKAIT PT 20 PERSEN
Jika PAN Gabung Poros PD-Gerindra-PKS, Pilpres 2019 Dipastikan...
Rabu, 26 Juli 2017 - 20:45 wib
RUMOR BURSA TRANSFER
City Akan Salip Madrid untuk Dapatkan Mbappe
Rabu, 26 Juli 2017 - 20:17 wib
PERKARA DUGAAN SUAP
Saipul Jamil Tuding Panitera PN Jakarta Utara Tipu Pengacaranya
Rabu, 26 Juli 2017 - 20:14 wib
BINA HUBUNGAN BAIK
Laporkan Perkembangan, PSSI Sambangi Kemenpora
Rabu, 26 Juli 2017 - 20:10 wib
KASUS PENYIRAMAN AIR KERAS
Simak! Inilah Pesan Novel Baswedan untuk Kapolri
Rabu, 26 Juli 2017 - 19:59 wib
AJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN
Datangi MK, Persis Gugat Perppu Ormas
Rabu, 26 Juli 2017 - 19:56 wib
BERAKHIR PADA 2021
Pemerintah Pastikan Izin Freeport Belum Diperpanjang
Rabu, 26 Juli 2017 - 19:52 wib
PSSI KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH
AFC Tunjuk Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala AFC U-19
Rabu, 26 Juli 2017 - 19:47 wib
KANTORNYA DISEBUT JADI TEMPAT TRANSAKSI SUAP
Bantah Tudingan Yulianis, Elza Syarif Minta Dipanggil DPR
Rabu, 26 Juli 2017 - 19:34 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Fadli Zon Tulis Puisi "Sajak Diktator Kecil", Begini Tanggapan Istana
Israel Larang Warga Palestina Salat, Ini Kata PBNU
Yakin IR64 Beras Subsidi, Ini Alasan Menteri Pertanian
Kemendagri: Tidak Ada Paksaan bagi Warga Ahmadiyah
Kapolri: Idham Azis Orang Lama

Rabu, 26 Juli 2017 - 16:36 WIB

sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us