Wonderful Indonesia
Saat Jaksa Menanggapi Eksepsi Dahlan
Putusan MK Hanya Dikutip Sepotong
Rabu, 21 Desember 2016 - 11:57 WIB > Dibaca 881 kali Print | Komentar
Putusan MK Hanya Dikutip Sepotong
CIUM BOCAH: Dahlan Iskan mencium bocah 6 tahun Ihsan Rizki dari TK Permata Kasih Sidokebo, Sidoarjo sesudah menghadiri sidang ke-4 di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (20/12/2016). Ihsan sangat terkesima dengan film Sepatu Dahlan sehingga ingin bertemu Dahlan Iskan secara langsung.
SIDOARJO (RIAUPOS.CO) - Jaksa penuntut umum (JPU) yang mena­ngani kasus Dahlan Iskan berupaya dengan berbagai cara untuk menguatkan dakwaannya yang tidak cermat. Upaya itu kemarin (20/12) terungkap dalam jawaban JPU atas eksepsi Dahlan dan kuasa hukumnya. Tapi, jawaban jaksa justru membingungkan dan bertentangan dengan dakwaan.

Sidang penyampaian jawaban atas eksepsi itu digelar sekitar pukul 10.00 di Pengadilan Tipikor Surabaya. Sejak awal, JPU meminta hakim tidak mengindahkan eksepsi Dahlan dan kuasa hukumnya. Untuk menyakinkan hakim, mereka menyampaikan aturan-aturan limitatif sebuah eksepsi. Sedikit-sedikit jaksa menyebut keberatan Dahlan dan kuasa hukumnya sudah masuk materi pokok perkara.

”Sebagian besar keberatan yang diajukan terdakwa dan penasihat hukum sudah masuk pokok materi yang tak masuk wilayah eksepsi,” ujar jaksa Trimo. Hal yang sama diungkapkan ketika menanggapi nota keberatan Dahlan.

Terhadap eksepsi pribadi Dahlan itu, Trimo tak memerinci mana saja yang dianggap masuk pokok perkara. Dia hanya menyebut eksepsi Dahlan bukan alasan keberatan yang sah menurut KUHP.

Dalam tanggapannya, jaksa lebih menitikberatkan definisi kerugian negara. Tanggapan itu menjawab keberatan pihak Dahlan atas dakwaan yang menyebut aset PT Panca Wira Usaha Jawa Timur sebagai barang daerah. Kuasa hukum Dahlan memang berkeberatan dengan dakwaan yang menyatakan bahwa aset di Kediri dan Tulungagung merupakan harta kekayaan negara.

Kuasa hukum Dahlan meng­anggap aset PT PWU sebagai kekayaan perseroan sesuai peraturan daerah (perda) tentang pendirian. Karena aset perseroan, jika terjadi perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, tidak bisa dikualifikasikan sebagai pidana korupsi.
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Kabupaten Indragiri Hilir
Tingkatkan Silaturahmi dan Ukhuwah Islamiyah
Selasa, 26 September 2017 - 12:26 wib

RTRW Disahkan, Investor Silakan Masuk
Selasa, 26 September 2017 - 12:22 wib

Gubri Dorong UMKM Penopang Ekonomi Masyarakat
Selasa, 26 September 2017 - 12:18 wib

Meteran BBM SPBU Data Besaran Pajak Progresif
Selasa, 26 September 2017 - 12:17 wib
ASTARI ASLAM
Tambah Ilmu dengan Baca Buku
Selasa, 26 September 2017 - 12:12 wib

Selasa, 26 September 2017 - 12:02 wib

Korupsi Penerangan Jalan, Kejati Tetapkan 4 Tersangka
Selasa, 26 September 2017 - 11:59 wib
DBL Riau Series 2017
SMAN 12 Lakukan Persiapan Penuh
Selasa, 26 September 2017 - 11:53 wib

Rawat bak Anak Sendiri
Selasa, 26 September 2017 - 11:44 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru

Selasa, 26 September 2017 - 12:02 WIB

Soal Pembubaran Seminar di LBH, Ini Aspirasi dari Perwakilan Ormas
Ini Klarifikasi MUI soal Pesan Berantai 70 Ustaz yang Perlu Diwaspadai
Penayangan Film G30S/PKI Terancam Batal jika Simpatisan PKI Bergerak
BIN Tak Perlu Izin Presiden Terkait Pembelian Senjata, Ini Alasan Polri
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us