Wonderful Indonesia
Saat Jaksa Menanggapi Eksepsi Dahlan
Putusan MK Hanya Dikutip Sepotong
Rabu, 21 Desember 2016 - 11:57 WIB > Dibaca 1111 kali Print | Komentar
Putusan MK Hanya Dikutip Sepotong
CIUM BOCAH: Dahlan Iskan mencium bocah 6 tahun Ihsan Rizki dari TK Permata Kasih Sidokebo, Sidoarjo sesudah menghadiri sidang ke-4 di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (20/12/2016). Ihsan sangat terkesima dengan film Sepatu Dahlan sehingga ingin bertemu Dahlan Iskan secara langsung.
SIDOARJO (RIAUPOS.CO) - Jaksa penuntut umum (JPU) yang mena­ngani kasus Dahlan Iskan berupaya dengan berbagai cara untuk menguatkan dakwaannya yang tidak cermat. Upaya itu kemarin (20/12) terungkap dalam jawaban JPU atas eksepsi Dahlan dan kuasa hukumnya. Tapi, jawaban jaksa justru membingungkan dan bertentangan dengan dakwaan.

Sidang penyampaian jawaban atas eksepsi itu digelar sekitar pukul 10.00 di Pengadilan Tipikor Surabaya. Sejak awal, JPU meminta hakim tidak mengindahkan eksepsi Dahlan dan kuasa hukumnya. Untuk menyakinkan hakim, mereka menyampaikan aturan-aturan limitatif sebuah eksepsi. Sedikit-sedikit jaksa menyebut keberatan Dahlan dan kuasa hukumnya sudah masuk materi pokok perkara.

”Sebagian besar keberatan yang diajukan terdakwa dan penasihat hukum sudah masuk pokok materi yang tak masuk wilayah eksepsi,” ujar jaksa Trimo. Hal yang sama diungkapkan ketika menanggapi nota keberatan Dahlan.

Terhadap eksepsi pribadi Dahlan itu, Trimo tak memerinci mana saja yang dianggap masuk pokok perkara. Dia hanya menyebut eksepsi Dahlan bukan alasan keberatan yang sah menurut KUHP.

Dalam tanggapannya, jaksa lebih menitikberatkan definisi kerugian negara. Tanggapan itu menjawab keberatan pihak Dahlan atas dakwaan yang menyebut aset PT Panca Wira Usaha Jawa Timur sebagai barang daerah. Kuasa hukum Dahlan memang berkeberatan dengan dakwaan yang menyatakan bahwa aset di Kediri dan Tulungagung merupakan harta kekayaan negara.

Kuasa hukum Dahlan meng­anggap aset PT PWU sebagai kekayaan perseroan sesuai peraturan daerah (perda) tentang pendirian. Karena aset perseroan, jika terjadi perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, tidak bisa dikualifikasikan sebagai pidana korupsi.
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update

Bupati Rita Mengaku Suka Tas KW
Minggu, 20 Januari 2018 - 13:15 wib
POLITIK
KPU Pekanbaru dan Rohul Disidangkan Pekan Depan
Minggu, 20 Januari 2018 - 12:12 wib

Februari, Jokowi Replanting Sawit ke Riau
Minggu, 20 Januari 2018 - 11:24 wib
Agnez Mo
Tak Ada Masalah dengan Anggun
Minggu, 20 Januari 2018 - 10:50 wib

’’Dari Awal Sudah Begitu’’
Minggu, 20 Januari 2018 - 10:23 wib

Bupati Hibahkan Tanah Pembangunan Rutan
Minggu, 20 Januari 2018 - 10:08 wib

Datsun Cross Tampil dengan Gaya Baru
Minggu, 20 Januari 2018 - 10:06 wib
KAB ROKAN HULU
Pemprov Diminta Surati Kemendagri
Minggu, 20 Januari 2018 - 10:04 wib

Tersangka Pembakar Istana Siak Jalani Tes Kejiwaan
Minggu, 20 Januari 2018 - 10:03 wib

Pemprov Diminta Surati Kemendagri
Minggu, 20 Januari 2018 - 09:58 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Bupati Rita Mengaku Suka Tas KW

Sabtu, 20 Januari 2018 - 13:15 WIB

Februari, Jokowi Replanting Sawit ke Riau

Sabtu, 20 Januari 2018 - 11:24 WIB

Matangkan Kerja Sama Tol Pekanbaru-Padang

Sabtu, 20 Januari 2018 - 09:17 WIB

Siap-siap! Habib Rizieq Akan Pulang ke Indonesia

Jumat, 19 Januari 2018 - 18:05 WIB

Diperiksa soal  Ujaran Kebencian, Ustaz Zulkifli Bingung
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini