Soal SRL, Warga Rupat Mengadu ke DPRD Riau

Riau | Sabtu, 06 Agustus 2011 - 09:19 WIB

BAGIKAN


BACA JUGA

PEKANBARU (RP) - Perwakilan masyarakat Rupat, Bengkalis, mengadu ke Komisi A DPRD Riau. Mereka menyayangkan tindakan PT Sumatera Riau Lestari yang diduga merusak lahan milik warga

Kenyataan ini diungkapkan perwakilan masyarakat Rupat di hadapan Komisi A DPRD Riau yang dipimpin Bagus Santoso MP.

Turut hadir pada hearing Wakil Ketua Komisi A Jabarullah, Sekretaris Komisi A Elly Suryani, dan anggota Ruslan Jaya serta anggota Komisi C Solihin Dahlan, Jumat (5/8).

Perwakilan masyarakat Saparin mengatakan PT SRL sudah keterlaluan karena merambah areal bukan hanya di areal yang diizinkan tapi juga sampai ke perkampungan dan perumahan warga.

Kami sudah laporkan juga masalah ini ke LAM Batupanjang. Dan kami dari masyarakat Rupat khususnya Rupat Selatan tidak akan menerima sika  mereka. Dan khusus HTI SRL di GT II, sudah sampai ke pekarangan kami, ujarnya.

Sementara itu Herman Saputra yang juga mewakili masyarakat mengatakan SRL juga tidak pernah sosialisasi kepada masyarakat. Sekarang api  sudah menyala di Rupat pak, tinggal membesarkan, kami tidak menyerobot tapi mereka lah yang menyerobot. Kebun karet dan sawit sudah ada izinnya dari UPTD  dan Kecamatan, tegasnya.

Mendengar kisah perambahan kebun masyarakat Rupat oleh PT Sumatera Riang Lestari membuat Komisi A DPRD Riau meradang.

Kita akan segera panggil PT SRL, Pemkab Bengkalis, DPRD Bengkalis dan instansi terkait. Masalah ini harus cepat diselesaikan, ujar Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso, sebelum menutup hearing masyarakat Rupat dengan Komisi A, Jumat (5/8).

Dikatakan, pihaknya akan menjadwal pertemuan dengan instansi terkait agar permasalahan ini bisa cepat diselesaikan. Pada hearing berikutnya Komisi A juga akan meninjau kembali perizinan yang dimiliki SRL.

Tak Mungkin Tanami Lahan Masyarakat
Manajemen PT Sumatera Riang Lestari (SRL) menyatakan heran dengan adanya informasi bahwa perusahaan HTI tersebut menanam bibit hingga ke pekarangan warga di Rupat Selatan.

Dan itu tak mungkin dilakukan oleh perusahaan, apalagi dalam ketentuan perizinan kalau ada areal yang sudah dikuasai masyarakat secara sah maka itu harus dkeluarkan.

Tak mungkin kita menanam di pekarangan rumah warga, mana mungkin itu kita lakukan, memangnya kita perusahaan seperti apa. Bahkan walau sesuai konsensi yang kita peroleh, jika ada kebun warga di dalamnya tetap kita keluarkan, tidak kita apa-apakan, jelas Humas PT SRL, Abdul Hadi, menjawab Riau Pos, Jumat (5/8).

Dikatakan, Abdul Hadi, pihak perusahaan selama ini tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan RKT yang sudah dibuat.

Jadi tak mungkin kita melakukan itu, tapi kita akan cek lagi informasinya, khususnya di GT II Rupat Selatan itu, ujarnya.(ans)




loading...

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU