DPRD Kota Pertanyakan SK Wardan

Pekanbaru | Sabtu, 06 Agustus 2011 - 09:13 WIB

DPRD Kota Pertanyakan SK Wardan
Penjabat Wali Kota Pekanbaru Syamsurizal melantik Sekko defenitif Kota Pekanbaru M Wardan, Jumat (5/8/2011).(Foto: cf2/said mufti/riau pos)

BAGIKAN


BACA JUGA

PEKANBARU (RP) - DRS H Muhammad Wardan MP, Jumat (5/8) pagi resmi dilantik menjadi Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru.

Proses pelantikan yang dilaksanakan di aula kantor Wali Kota Pekanbaru itu berjalan mulus.

Dia dilantik dan diangkat sumpahnya secara langsung oleh Penjabat Wali Kota Pekanbaru Dr H Syamsurizal SE MM berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor KPTS. 855/VIII/2011 tanggal 1 Agustus.  

Usai pelantikan, sijelaskan Syamsurizal, dasar pertimbangan pelantikan Sekko defenitif karena jabatan sebelumnya masih bersifat sementara, sehingga tidak tercapai pelayanan yang maksimal.

Menurutnya lagi, apa yang dilaksanakan ini semuanya sudah memenuhi unsur.Sebelum ditetapkannya nama M Wardan sebagai Sekko, Pemko sudah mengusulkan beberapa nama ke Gubernur Riau.

Masing-masing nama calon yang diusulkan juga sudah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and propertest). Kemudian nama tersebut juga sudah disampaikan kepada Mendagri untuk mendapatkan persetujuan.

Pengusulan nama-nama calon Sekko ini sudah dilaksanakan sejak dua pekan yang lalu. Namun tanggal persisnya saya tidak ingat. Nama-nama calon Sekko yang kita usulkan kepada Gubernur jumlahnya lebih dari satu, mungkin ada sepuluh. Saya tidak hapal siapa saja nama-namanya. Karena ada juga yang namanya Muhammad-Muhammad gitu, urai Syamsurizal.

Alasan memilih orang dari Provinsi Riau terang Syamsurizal, karena Pemko mempunyai keinginan agar Sekko ke depan bisa membuat hubungan yang dekat dengan Pemprov Riau.

Misi kita cari dana sebanyak-banyaknya ke Provinsi Riau. Pengangkatan nama Wardan ini sama sekali tidak ada intervensi dari Gubernur Riau, katanya.

Di sisi lain, Dorman Johan yang ditemui di tempat terpisah ketika ditanya apakah merasa bahwa jabatan Plt Sekko yang dipegangnya selama ini hanya bagian permainan politik, Dorman mengatakan, itu semua tergantung dari penilaian masing-masing. Bagi saya pribadi, seorang PNS keputusan yang sudah dibuat oleh pimpinan dan di SK-kan oleh Gubernur, apapun yang sudah diputuskan itu maka saya akan laksanakan sesuai tupoksi, ucapnya.   

SK Dipertanyakan
Pelantikan HM Wardan sebagai Sekko yang terkesan mendadak menimbulkan pertanyan di kalangan DPRD Pekanbaru. Seperti yang diungkapkan anggota Fraksi PKS Muhammad Fadri AR.

Dia sangat menyayangkan sekali karena dalam birokrat pemerintah kota telah terjadi kepentingan Pilkada yang terlampau kental sekali sehingga menyebabkan para birokrat menjadi bulan-bulanan politik. Membuat pejabat Pemprov eksodus ke kota.

Yang pasti kita mempertanyakan SK persetujuan dari Mendagri, setelah ini saya mempredikasikan akan ada mutasi besar-basaran di lingkungan Pemko Pekanbaru. Hal ini tidak lepas karena adanya campur tangan dari penguasa, kata Fadri.

Sekarang yang menjadi pertanyaan besar, lanjutnya, Sekko Pekanbaru defenitif, harusnya berasal dari PNS kota, tapi mengapa dari Pemprov?

Saya meragukan statusnya, apakah ini legal atau tidak, dan hal tersebut tentunya akan kita telusuri kembali hingga persoalan ini selesai, sebutnya.

Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Desmianto tidak mau berkomentar soal pelantikan Sekko. Namun kalau masalah prosedural yang dikaji, maka sikap kita (DPRD, red) adalah akan meninjau kembali persoalan pengangkatan Sekko ini, karena kita akan lakukan konsultasi ke Mendagri, ungkapnya.

Begitu juga menurut anggota lainnya, Kamaruzaman, penunjukan Wardan menjadi Sekdako Pekanbaru dinilai penuh dengan aroma politik Pemilukada kota.

 Saya pun mempertanyakan SK persetujuan dari Mendagri. Ini semakin jelas permainannya, singkatnya.

Di tempat terpisah, Gubernur Riau HM Rusli Zainal menginstruksikan Sekko Pekanbaru yang baru dilantik, HM Wardan bertugas sesuai aturan dan perundangan yang berlaku.  Dengan telah dilantiknya Sekko definitif, maka semua kegiatan yang berkenaan dengan penggunaan anggaran di Pemerintah Kota Pekanbaru, sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, sebutnya.(lim/gus/rio/yls)




loading...

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU